RMco.idRakyat Merdeka – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) meminta seluruh penyelenggara pemilu profesional dalam bekerja. Baju dan jari KPUD dan Bawaslu rawan jadi komoditas politik dan intervensi kepentingan politik tertentu.

Ketua DKPP Muhammad mewanti-wanti, sebagai penyelenggara pemilu, KPUD dan Bawaslu harus menjaga komitmen moral dan organisasi dalam bekerja.

Selain itu, sebagai fondasi penyelenggaraan pemilu di Indonesia, sebut Muhammad, mereka harus selalu menegakkan kode etik, mandiri dari intervensi pihak lain dan menjaga integritas dalam melaksanakan tugas dan kewajiban.

“Marwah dan kredibilitas organisasi harus dijaga, begitu juga kemandirian. Jangan sampai ada intervensi dari partai, bahkan dari elite tertentu,” ujar Muhammad dalam keterangan resminya, kemarin.

Berita Terkait : Pilkada Tak Boleh Ancam Jiwa Dan Perkembangan Anak

Menurut dia, integritas, etik dan kredibilitas organisasi di pilkada menjadi sangat penting untuk dijaga. Pasalnya, kepercayaan masyarakat terhadap marwah penyelenggara jadi taruhannya.

“Saya mengajak seluruh penyelenggara pemilu benar-benar memahami pentingnya menjaga integritas, moral, perilaku dalam menjalankan tugas. Harus ada komitmen moral dalam pribadi dan dikembangkan menjadi komitmen menjaga marwah organisasi,” ujarnya.

Dia juga mengingatkan, di masa pilkada seluruh penyelenggara harus hat-hati dalam berpenampilan dan berswafoto. Sebab, warna baju hingga simbol jari para penyelenggara dalam sebuah foto bisa dijadikan komoditas poltik dan bisa berujung pada pelaporan ke DKPP.

“Hindari warna baju melambangkan warna partai tertentu. Hati-hati dengan simbol, seperti jari Anda, gunakan tangan Anda secara bijak karena bisa dipersepsikan ke simbol pasangan tertentu,” tegasnya.

Baca Juga : Tunda Pilkada dan Bubur Sehat

Menurut dia, sebagai penyelenggara Pemilu, KPU dan Bawaslu jangan takut apabila diadukan. Pengaduan ke DKPP tidak selalu berakhir pada putusan melanggar kode etik selama penyelenggara benar-benar profesional, berintegritas dan beretika selama bekerja di lapangan.

Dia berpesan agar seluruh penyelenggara pemilu lebih giat untuk memahami tentang regulasi pemilu khususnya pilkada.

“Yang mengisi meja kantor, isi tas Anda harus undang-undang, PKPU dan regulasi. Bisa juga tanya saya, sepanjang Anda bukan teradu, pengadu atau pihak terkait,” pungkasnya.

Sementara, Anggota DKPP Teguh Prasetyo berharap seluruh jajaran penyelenggara pemilu tegas dan tidak mainmain menjaga kemurnian suara rakyat.

Baca Juga : Giliran Ganjar Jadi Bulan-bulanan

Pasalnya, dalam sebuah kontestasi seperti pemilu atau pilkada, semua pihak akan mencoba berbagai macam cara untuk menang. Tidak sedikit peserta pemilu melakukan caracara kotor agar ke luar sebagai pemenang.

“Kalau KPUD dan Bawaslu hanya pasrah (terhadap kecurangan pemilu) ya repot. Dia (peserta pemilu) sudah berdarahdarah cari suara tapi ditelikung dengan cara kotor (oleh peserta lain). Suara ini harus dikawal, penting kita terbuka, tanggung jawab dan jujur,” katanya. [SSL]